Sulutheadlinenews MANADO — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Manado, suhu politik internal partai mulai menghangat. Di tengah persiapan menuju agenda politik tersebut, nama Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Meykel Damapolii alias Teba, kembali menjadi sasaran isu yang menyeret kehidupan pribadinya.
Kali ini, Teba diterpa tudingan dugaan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama Tasya. Perempuan tersebut disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan istri Teba.
Isu itu mencuat setelah sebuah unggahan akun media sosial bernama Hardi Kawatu beredar dan kemudian menjadi perhatian publik. Dalam unggahan tersebut, narasi yang dibangun seolah menggambarkan kekecewaan seorang perempuan yang merasa dikhianati, disertai foto yang memperlihatkan Teba bersama Tasya.
Namun, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting.
Foto yang beredar disebut telah mengalami proses penyuntingan. Kondisi tersebut membuat publik perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Sebab, sebuah foto yang telah diedit tidak dengan sendirinya dapat dijadikan bukti untuk membenarkan tudingan perselingkuhan.
Pertanyaan kemudian bergeser: siapa yang membuat konten tersebut, dari mana materi awalnya diperoleh, mengapa foto itu disunting, dan untuk kepentingan apa kemudian disebarluaskan?
Dikonfirmasi mengenai tudingan tersebut, Teba mengaku terkejut. Ia membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya dan menyebut informasi tersebut sebagai kabar bohong.
“Saya kaget. Saya tidak pernah melakukan itu. Itu hoaks,” tegas Teba.
Teba juga memastikan kondisi rumah tangganya tidak seperti yang digambarkan dalam unggahan media sosial tersebut.
Bahkan, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, ia menyampaikan bahwa dirinya sedang bersama sang istri.
“Hubungan saya dengan istri baik-baik saja,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi bantahan langsung terhadap narasi yang beredar di media sosial.
Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, bantahan seseorang sering kali harus berhadapan dengan narasi yang lebih dulu menyebar. Sebuah tudingan dapat dengan cepat membentuk persepsi publik, sementara proses klarifikasi sering tertinggal jauh di belakang.
Menurut Teba, persoalan tersebut bukan pertama kali namanya dikaitkan dengan isu negatif.
Sebelumnya, ia juga mengaku pernah diterpa isu lain, termasuk tudingan terkait dugaan korupsi.
Berulangnya isu yang menyerang dirinya membuat Teba mempertanyakan apakah berbagai tudingan tersebut benar-benar muncul secara kebetulan atau justru merupakan bagian dari upaya sistematis untuk membangun citra negatif terhadap dirinya.
Kecurigaan itu semakin kuat, menurut Teba, karena isu terbaru muncul ketika Musda Partai Golkar Kota Manado semakin dekat.
Ia menduga ada pihak tertentu yang sengaja menggunakan isu pribadi sebagai instrumen untuk melemahkan posisi politiknya.
“Ini sudah beberapa kali. Mulai dari isu korupsi sampai sekarang isu perselingkuhan. Saya menduga ada oknum yang sengaja melakukan fitnah untuk menjelekkan nama saya, apalagi menjelang Musda,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut merupakan dugaan dari pihak Teba dan belum membuktikan siapa sebenarnya pihak yang berada di balik penyebaran isu tersebut.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial dapat berubah menjadi arena pertarungan opini.
Satu unggahan dapat menyebar dalam hitungan menit, kemudian dikomentari, dibagikan ulang, dan akhirnya berkembang menjadi kesimpulan publik sebelum fakta sebenarnya terungkap.
Dalam konteks politik, persoalan semacam ini menjadi semakin sensitif.
Serangan terhadap kebijakan atau rekam jejak politik seorang pejabat tentu dapat diperdebatkan secara terbuka. Namun, ketika yang diserang masuk ke ranah kehidupan pribadi dan keluarga, diperlukan kehati-hatian lebih besar agar tudingan yang belum terbukti tidak berubah menjadi vonis sosial.
Apalagi jika materi visual yang digunakan telah mengalami penyuntingan.
Jika nantinya terbukti terdapat pihak yang sengaja membuat atau menyebarkan informasi palsu untuk merusak reputasi seseorang, maka persoalannya tidak lagi berhenti pada persaingan politik atau perang opini di media sosial.
Persoalan tersebut dapat berkembang menjadi masalah hukum, tergantung pada bentuk konten, cara penyebaran, unsur yang terkandung, serta bukti yang berhasil ditemukan.
Teba juga menyoroti pengelola akun yang menyebarkan tudingan tersebut.
Menurutnya, pihak yang mengunggah konten bahkan mengaku tidak mengenal dirinya.
Namun Teba meyakini identitas di balik sebuah akun media sosial bukan sesuatu yang mustahil untuk ditelusuri apabila dilakukan pemeriksaan secara serius oleh pihak berwenang.
“Dia mengaku tidak kenal saya. Tapi kalau mau dilacak, pasti akan diketahui siapa pelakunya,” katanya.
Meski demikian, Teba mengaku tidak ingin terpancing dan memilih menyerahkan persoalan tersebut untuk ditelusuri lebih lanjut.
Sikap itu sekaligus membuka ruang bagi proses klarifikasi yang lebih objektif: bukan dengan saling melempar tudingan, tetapi dengan mencari sumber pertama konten, memeriksa keaslian materi, menelusuri penyebaran, serta mengungkap apakah terdapat motif tertentu di baliknya.
Yang membuat isu ini menjadi sorotan lebih besar adalah momentum kemunculannya.
Musda Golkar Kota Manado semakin dekat. Di saat dinamika politik internal mulai meningkat, isu yang menyerang salah satu figur politik kembali muncul ke ruang publik.
Apakah kemunculan tersebut hanya kebetulan?
Ataukah ada kepentingan tertentu yang mencoba memanfaatkan media sosial untuk membangun opini menjelang Musda?
Pertanyaan itu belum memiliki jawaban pasti.
Tidak tepat pula langsung menunjuk pihak tertentu sebagai pelaku tanpa bukti. Sebab, dugaan politik membutuhkan pembuktian, bukan sekadar kesamaan waktu antara munculnya isu dan momentum Musda.
Namun, satu hal yang jelas: isu pribadi yang belum terbukti kebenarannya tidak seharusnya diperlakukan sebagai fakta.
Publik memiliki hak untuk mengetahui informasi, tetapi publik juga berhak memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini bola berada pada proses penelusuran.
Jika isu tersebut memang hoaks, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang pertama kali membuatnya, siapa yang menyebarkannya, dan apa motif di balik penyebaran tersebut?
Sebaliknya, jika ada pihak yang memiliki bukti berbeda, maka bukti tersebut semestinya dibuka dan diuji secara objektif, bukan hanya disebarkan melalui potongan foto dan narasi media sosial.
Pada akhirnya, Musda Golkar Kota Manado bukan hanya akan menjadi arena menentukan arah politik organisasi, tetapi juga menjadi ujian bagi kedewasaan seluruh pihak dalam menghadapi pertarungan opini.
Sebab dalam politik, persaingan adalah hal biasa. Tetapi ketika kehidupan pribadi, keluarga, dan reputasi seseorang dijadikan senjata, batas antara kritik politik dan pembunuhan karakter menjadi semakin tipis.
Pertanyaan publik pun kini belum terjawab: mengapa isu terhadap Teba kembali muncul justru menjelang Musda? Kebetulan, perang opini, atau memang ada kepentingan politik yang bermain di belakang layar?
Jawabannya hanya bisa ditemukan melalui bukti dan penelusuran, bukan sekadar asumsi.
(***)
Posting Komentar